1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan penyedia barang atau jasa secara adil dan efisien. BPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut uraiannya

a. Pembentukan BPSK: BPSK dibentuk oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota dan merupakan lembaga non-litigasi yang berfungsi sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian sengketa. Setiap kabupaten/kota di Indonesia wajib memiliki BPSK untuk menjamin perlindungan konsumen yang lebih baik.

b. Kewenangan BPSK: BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau jasa yang terjadi di wilayah hukumnya. Sengketa yang dapat diajukan meliputi masalah kualitas produk atau jasa, garansi, pembayaran, ketidaksesuaian, dan lain-lain. Namun, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ganti rugi yang melebihi batas yang ditentukan.

c. Prosedur Penyelesaian Sengketa: Prosedur penyelesaian sengketa di BPSK biasanya dimulai dengan mediasi. Jika mediasi gagal, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK. BPSK kemudian melakukan proses pendengaran dan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat bagi pihak yang terlibat.

d. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan secara terbuka dan transparan. Pihak-pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka secara adil dan terbuka.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Baca juga: Ketahui 3 Aspek Penting dalam Pendirian Perusahaan Startup

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga independen yang berfokus pada advokasi dan penanganan sengketa yang melibatkan banyak konsumen sekaligus. LPKSM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai aturan hukum terkait LPKSM:

a. Pembentukan LPKSM: LPKSM dibentuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perlindungan konsumen. Lembaga ini berperan sebagai mediator dan advokat bagi konsumen yang menghadapi sengketa massal dengan penyedia barang atau jasa.

b. Kewenangan LPKSM: LPKSM memiliki kewenangan untuk menangani sengketa massal yang melibatkan banyak konsumen. Sengketa massal adalah sengketa yang sama atau serupa yang dialami oleh sejumlah besar konsumen karena perilaku atau praktek yang sama oleh penyedia barang atau jasa.

c. Prosedur Penanganan Sengketa Massal: LPKSM akan melakukan pendekatan persuasif dan mediasi terhadap penyedia barang atau jasa yang terlibat dalam sengketa massal. Jika mediasi gagal, LPKSM dapat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, termasuk mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke pengadilan konsumen.

d. Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Massal: LPKSM bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam sengketa massal dengan memastikan kompensasi yang adil dan efisien bagi konsumen yang terkena dampak sengketa.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen di tingkat nasional. BPKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Pembentukan BPKN: BPKN dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan koordinasi antarlembaga dalam penanganan sengketa konsumen. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa konsumen.

b. Fungsi BPKN: BPKN memiliki fungsi utama sebagai regulator dan pengawas dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen. Badan ini bertugas untuk menilai dan mengawasi kinerja BPSK dan LPKSM di tingkat kabupaten/kota.

c. Evaluasi dan Pengawasan: BPKN melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap BPSK dan LPKSM untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

d. Koordinasi dan Kolaborasi: BPKN juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan sengketa konsumen.

Baca juga: Simak 6 Jenis Perjanjian Bisnis yang Wajib Diketahui