Menurut Radita Ajie, terkadang konstitusi tidak mengatur aturan yang spesifik dan eksplisit mengenai dasar konstitusional kebijakan publik yang menjadi dasar pilihan open legal policy yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka. Ini menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk mengembangkannya lebih rinci dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih mendalam. Dalam ilmu hukum, konsep open legal policy atau kebijakan hukum terbuka ini adalah sesuatu yang baru dan umumnya tidak dikenal sebelumnya. Sampai saat ini, dalam bidang ilmu kebijakan publik, kata "policy" (kebijakan) telah mengandung makna bebas atau terbuka, karena konsep kebijakan selalu mengacu pada kemerdekaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu yang implementasinya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Simak Wewenang Penyelesaian Sengketa Kemitraan Usaha

Dengan demikian, "kebijakan hukum" dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan istilah "terbuka" dalam konteks kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil keputusan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mengenai apa itu kebijakan hukum terbuka, menurut Mardian Wibowo, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy terjadi ketika terdapat dua situasi, yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih rinci, namun tidak menetapkan batasan bagi pengaturan materi tersebut, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih rinci. Sementara itu, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, open legal policy adalah kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang.

Baca juga: Aturan Kewajiban Label Berbahasa Indonesia Kosmetik Impor