warunghijau.com - CV atau Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 s.d Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”).

Pasal-pasal tersebut hanya mengatur hal yang bersifat umum, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bidang usaha apa yang dapat diselenggarakan oleh CV.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan usaha pada CV adalah salah satu proses yang harus dilakukan, yakni mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”). 

Usaha Jasa Kurir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurir diartikan sebagai utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.

Perlu diketahui, istilah jasa usaha kurir dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan nama Penyelenggaraan Pos, yakni keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

Penyelenggaraan Pos

CV bukanlah badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah perusahaan atau badan (entity) yang didirikan dan lahir menjadi suatu badan hukum (legal entity) karena undang-undang/hukum. Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (natuurlijk persoon).

Demikian juga ia mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemiliknya serta mempunyai pengurus yang berwenang mewakili dalam bertindak untuk dan atas nama badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian antara lain penjelasan yang kami akses dari laman Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Karena CV bukanlah badan usaha yang berbadan hukum, maka ia tidak dapat menyelenggarakan usaha jasa kurir (Penyelenggaraan Pos).

Hal ini karena Penyelenggaraan Pos hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara berbentuk Badan Hukum Indonesia, yang terdiri atas:
1.Badan Usaha Milik Negara;
2.Badan Usaha Milik Daerah;
3.Badan Usaha Milik Swasta; dan
4.Koperasi.

Jadi jika Anda ingin menyelenggarakan usaha jasa kurir, maka bentuk badan usaha yang dapat Anda dirikan yaitu badan usaha berbadan hukum, contoh salah satunya Perseroan Terbatas (“PT”).

Baca juga: Apa yang Terjadi Jika Debitur Pailit & Hak Belum di Bayar ?

Izin Usaha Penyelenggaraan Pos

Menjawab pertanyaan Anda lainnya, penyelenggaraan pos ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan pos dari Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) yang kemudian melaporkan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos (Menkominfo) setiap penerbitan izin Penyelenggaraan Pos. 

Izin penyelenggaraan pos dapat mencakup layanan:
1.komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2.paket;
3.logistik;
4.transaksi keuangan; dan/atau
5.keagenan pos.

Jenis izin penyelenggaraan pos ini terdiri dari:
a.izin penyelenggaraan pos nasional (cakupan operasinya lebih dari 3 provinsi);
b.izin penyelenggaraan pos provinsi (cakupan operasinya lebih dari 4 kabupaten/kota); dan
c.izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban kami, kami akan jelaskan salah satu izin di atas, yakni izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

Baca juga: Wewenang Wakil Direktur Perusahaan

Prosedur Mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pos

Berikut kami rangkum prosedur/langkah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pos:

1.Syarat Pemohon Izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota

Permohonan izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun
e.surat keterangan domisili tempat usaha;
f.rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat; dan
g.surat pakta integritas pemohon.

2.Permohonan izin penyelenggaraan pos diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan jenis izin dan jenis layanan

3.Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pos

4.Izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhipersyaratan

5.Pemohon membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan buktipembayaran biaya izin.

Baca juga: Arah Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia